Krisis di Amerika Serikat (USA) - Peringatan untuk Indonesia
Den Haag - Akhir pekan lalu senat Amerika Serikat akhirnya menemui kata sepakat untuk menaikkan pagu utang yang diusulkan oleh Obama. Hal ini sekaligus mengakhiri tiga pekan penutupan (sebagian) kantor-kantor pemerintahan di AS. Namun keadaan normal ini hanya berlangsung sementara. Karena deal penambahan utang hanya cukup untuk membiayai pemerintahan hingga 15 Januari tahun depan.
Walaupun sebetulnya penutupan sebagian kantor-kantor pemerintah AS ini bukan untuk pertama kalinya (terakhir kali terjadi tahun 1996), tetap saja hal ini menarik perhatian. Bagaimana mungkin negara adi daya mengalami hal seperti ini?
Yang nampak di permukaan, peristiwa ini adalah krisis pengambilan keputusan atau sekedar dinamika politik. Republikan menjadikan ketidaksetujuan atas rencana anggaran yang diajukan untuk menaikan posisi tawar mereka dalam menjegal proposal reformasi jaminan kesehatan (Obamacare). Selain itu sistem pengambilan keputusan di level atas pemerintahan AS memungkinkan kebuntuan seperti ini terjadi. Berbeda dengan di Indonesia di mana saat rencana anggaran yang diajukan presiden ditolak DPR, maka secara otomatis pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya.
Namun jika melihat lebih dalam, peristiwa ini bukan sekedar dinamika di Washington DC saja, melainkan juga menjadi cermin keadaan ekonomi AS yang belum pulih dari krisis. Jika perekonomian AS sehat dan pemerintah memiliki cukup uang, tentu Obama tidak perlu mengusulkan pertambahan utang. Oleh karena itu, saya lebih tertarik untuk melihat permasalahan ekonomi AS yang merupakan akar penyebabnya.
Data World Economic Outlook Database yang dirilis oleh IMF menunjukkan utang bruto pemerintah AS bertambah dari rata-rata 62 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) antara tahun 2000-2007 (sebelum krisis) menjadi 92 persen di tahun 2008-2011 dan terus menanjak hingga kini mencapai 108 persen. Jika digabung dengan utang sektor rumah tangga, lembaga keuangan, dan sektor swasta non-keuangan maka total utang AS hampir mencapai 350 persen dari PDB.
Selain itu kesenjangan ekonomi di AS juga makin memburuk. Nobelis ekonomi Joseph E. Stiglitz membahasnya dalam buku The Price of Inequality. Stiglitz memaparkan data rasio penghasilan rata-rata karyawan dibanding 500 CEO perusahaan besar di AS. Tahun 1980 rasionya adalah 1:42, tahun 2007 kesenjangannya meningkat menjadi 1:344. Adapun data dari Kongres AS menunjukan bahwa satu persen orang terkaya menguasai 21 persen dari total penghasilan penduduk Amerika, meningkat dari asalnya 10 persen di tahun 1979. Sedangkan persentase penghasilan kelas menengah tergerus dari 48 persen di tahun 1979 menjadi 38 persen di tahun 2007.
Thomas Palley, ekonom dari lembaga think tank New American Foundation, dalam buku berjudul From Financial Crisis to Stagnation menyebut krisis ekonomi AS dengan The Destruction of Shared Prosperity atau “rusaknya kemakmuran bersama”. Palley mengajukan thesis bahwa akar krisis ialah paradigma neoliberal makroekonomi AS yang mulai dianut secara ketat di era presiden Ronald Reagan.
Walaupun sebetulnya penutupan sebagian kantor-kantor pemerintah AS ini bukan untuk pertama kalinya (terakhir kali terjadi tahun 1996), tetap saja hal ini menarik perhatian. Bagaimana mungkin negara adi daya mengalami hal seperti ini?
Yang nampak di permukaan, peristiwa ini adalah krisis pengambilan keputusan atau sekedar dinamika politik. Republikan menjadikan ketidaksetujuan atas rencana anggaran yang diajukan untuk menaikan posisi tawar mereka dalam menjegal proposal reformasi jaminan kesehatan (Obamacare). Selain itu sistem pengambilan keputusan di level atas pemerintahan AS memungkinkan kebuntuan seperti ini terjadi. Berbeda dengan di Indonesia di mana saat rencana anggaran yang diajukan presiden ditolak DPR, maka secara otomatis pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya.
Namun jika melihat lebih dalam, peristiwa ini bukan sekedar dinamika di Washington DC saja, melainkan juga menjadi cermin keadaan ekonomi AS yang belum pulih dari krisis. Jika perekonomian AS sehat dan pemerintah memiliki cukup uang, tentu Obama tidak perlu mengusulkan pertambahan utang. Oleh karena itu, saya lebih tertarik untuk melihat permasalahan ekonomi AS yang merupakan akar penyebabnya.
Data World Economic Outlook Database yang dirilis oleh IMF menunjukkan utang bruto pemerintah AS bertambah dari rata-rata 62 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) antara tahun 2000-2007 (sebelum krisis) menjadi 92 persen di tahun 2008-2011 dan terus menanjak hingga kini mencapai 108 persen. Jika digabung dengan utang sektor rumah tangga, lembaga keuangan, dan sektor swasta non-keuangan maka total utang AS hampir mencapai 350 persen dari PDB.
Selain itu kesenjangan ekonomi di AS juga makin memburuk. Nobelis ekonomi Joseph E. Stiglitz membahasnya dalam buku The Price of Inequality. Stiglitz memaparkan data rasio penghasilan rata-rata karyawan dibanding 500 CEO perusahaan besar di AS. Tahun 1980 rasionya adalah 1:42, tahun 2007 kesenjangannya meningkat menjadi 1:344. Adapun data dari Kongres AS menunjukan bahwa satu persen orang terkaya menguasai 21 persen dari total penghasilan penduduk Amerika, meningkat dari asalnya 10 persen di tahun 1979. Sedangkan persentase penghasilan kelas menengah tergerus dari 48 persen di tahun 1979 menjadi 38 persen di tahun 2007.
Thomas Palley, ekonom dari lembaga think tank New American Foundation, dalam buku berjudul From Financial Crisis to Stagnation menyebut krisis ekonomi AS dengan The Destruction of Shared Prosperity atau “rusaknya kemakmuran bersama”. Palley mengajukan thesis bahwa akar krisis ialah paradigma neoliberal makroekonomi AS yang mulai dianut secara ketat di era presiden Ronald Reagan.
Kebijakan neolib di AS mencakup empat kerangka kebijakan. Pertama, small government di mana keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi diminimalisasi dan pelayanan publik diserahkan kepada pasar. Kedua, menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel. Ketiga, lebih memprioritaskan untuk menjaga inflasi tetap rendah daripada menciptakan lapangan kerja. Terakhir, dukungan untuk globalisasi dan perdagangan bebas.
Palley menjelaskan bahwa ada dua kekeliruan fatal yang terjadi akibat paradigma neolib tersebut. Pertama adalah pasar bebas dan globalisasi yang dipelopori AS justru menjadi bumerang dan menyebabkan “trio pendarahan ekonomi” yaitu defisit perdagangan, keluarnya investasi (di sektor riil) dari AS, dan kehilangan industri manufaktur.
Kedua adalah model pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan utang dan penggelembungan nilai asset (properti) yang akhirnya pecah di tahun 2008 dan menjadi penyebab langsung krisis ekonomi global.
Kombinasi pendarahan ekonomi diperparah dengan stagnansi upah buruh yang tidak mengalami pertumbuhan riil sejak tahun 1980. Hal ini menyebabkan melemahnya permintaan konsumen secara keseluruhan (aggregate demand). Permasalahan pendarahan ekonomi, stagnansi upah buruh, dan melemahnya permintaan menjadi lingkaran setan bagi AS.
Namun sebetulnya hingga tahun 2008 ekonomi AS terlihat baik di permukaan. Hal ini ditunjukan oleh laju inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Faktanya justru berbeda dengan lingkaran setan yang dijelaskan di atas. Lalu dari mana sumber pertumbuhan AS selama dua dekade sebelum krisis? Palley menjelaskan bahwa utang dan penggelembungan nilai assetlah yang menjaga performasi ekonomi AS sebelum krisis. Palley menyebutnya dengan “finansialisasi” yaitu spekulasi di pasar uang dan praktek shadow banking yang nyaris tanpa regulasi. Saat gelembung itu meletus maka pemerintahlah yang turun tangan untuk mem-bail out. Ini adalah salah satu sebab mengapa utang pemerintah AS melonjak begitu besar.
Selain itu untuk menyelamatkan AS dari stagnansi, The Fed terus menurunkan tingkat suku bunga bahkan hingga nol persen. Namun kredit murah dengan bunga sangat rendah ini lebih banyak digunakan untuk aksi-aksi spekulasi di pasar uang, bukan investasi produktif. Kasus kredit murah perumahan (subprime mortgage) menggambarkan hal ini. Begitu pula dengan utang kartu kredit. Konsumsi rumah tangga banyak dibiayai oleh utang sehingga untuk sementara ekonomi AS terselamatkan.
Sementara upah buruh mengalami stagnansi, para investor, CEO, fund manager dan mereka yang berada di satu persen penghasilan teratas terus menikmati keadaan. Kekayaan mereka aman dari gerogotan inflasi. Keuntungan usaha makin besar karena pabrik-pabrik dipindahkan ke negara berkembang dengan upah buruh rendah. Aksi spekulasi di pasar uang juga menghasilkan keuntungan besar. Inilah penjelasan mengapa kesenjangan memburuk dengan cepat dalam dua dekade terakhir.
Palley menjelaskan bahwa ada dua kekeliruan fatal yang terjadi akibat paradigma neolib tersebut. Pertama adalah pasar bebas dan globalisasi yang dipelopori AS justru menjadi bumerang dan menyebabkan “trio pendarahan ekonomi” yaitu defisit perdagangan, keluarnya investasi (di sektor riil) dari AS, dan kehilangan industri manufaktur.
Kedua adalah model pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan utang dan penggelembungan nilai asset (properti) yang akhirnya pecah di tahun 2008 dan menjadi penyebab langsung krisis ekonomi global.
Kombinasi pendarahan ekonomi diperparah dengan stagnansi upah buruh yang tidak mengalami pertumbuhan riil sejak tahun 1980. Hal ini menyebabkan melemahnya permintaan konsumen secara keseluruhan (aggregate demand). Permasalahan pendarahan ekonomi, stagnansi upah buruh, dan melemahnya permintaan menjadi lingkaran setan bagi AS.
Namun sebetulnya hingga tahun 2008 ekonomi AS terlihat baik di permukaan. Hal ini ditunjukan oleh laju inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Faktanya justru berbeda dengan lingkaran setan yang dijelaskan di atas. Lalu dari mana sumber pertumbuhan AS selama dua dekade sebelum krisis? Palley menjelaskan bahwa utang dan penggelembungan nilai assetlah yang menjaga performasi ekonomi AS sebelum krisis. Palley menyebutnya dengan “finansialisasi” yaitu spekulasi di pasar uang dan praktek shadow banking yang nyaris tanpa regulasi. Saat gelembung itu meletus maka pemerintahlah yang turun tangan untuk mem-bail out. Ini adalah salah satu sebab mengapa utang pemerintah AS melonjak begitu besar.
Selain itu untuk menyelamatkan AS dari stagnansi, The Fed terus menurunkan tingkat suku bunga bahkan hingga nol persen. Namun kredit murah dengan bunga sangat rendah ini lebih banyak digunakan untuk aksi-aksi spekulasi di pasar uang, bukan investasi produktif. Kasus kredit murah perumahan (subprime mortgage) menggambarkan hal ini. Begitu pula dengan utang kartu kredit. Konsumsi rumah tangga banyak dibiayai oleh utang sehingga untuk sementara ekonomi AS terselamatkan.
Sementara upah buruh mengalami stagnansi, para investor, CEO, fund manager dan mereka yang berada di satu persen penghasilan teratas terus menikmati keadaan. Kekayaan mereka aman dari gerogotan inflasi. Keuntungan usaha makin besar karena pabrik-pabrik dipindahkan ke negara berkembang dengan upah buruh rendah. Aksi spekulasi di pasar uang juga menghasilkan keuntungan besar. Inilah penjelasan mengapa kesenjangan memburuk dengan cepat dalam dua dekade terakhir.
Kondisi sosial AS tercermin dengan apik dalam film The Company Men (2010) yang dibintangi Ben Affleck dan Kevin Costner. Dalam film tersebut dikisahkan seorang pekerja di Wall Street yang di-PHK karena krisis lalu jatuh miskin karena cicilan utangnya yang menumpuk. Di akhir film digambarkan bagaimana ia memulai lagi bisnis manufaktur dari nol. Kegiatan ekonomi riil ini selama dua dekade terakhir ditinggalkan orang-orang Amerika yang lebih suka menumpuk kekayaan dengan aktivitas di pasar uang.
Krisis ekonomi yang menimpa AS bisa dijadikan cermin bagi Indonesia. Dari parameter-parameter di atas, sejauh ini ada dua lampu kuning bagi kita. Pertama ialah kesenjangan ekonomi yang terus memburuk dan ditunjukan oleh koefisien gini yang dalam tiga tahun terakhir sudah bertenger di atas 0.4, padahal di awal tahun 2000-an masih berada di bawah 0.3. Kedua ialah defisit perdagangan di mana mulai tahun lalu jumlah impor kita melebihi ekspor.
Oleh karena itu dalam melihat role model kebijakan ekonomi, kita harus berpikiran terbuka sekaligus kritis ketika merumuskan apa yang terbaik untuk kita sendiri. Dalam konteks ini perkataan pemimpin Tiongkok Deng Xiaoping, “tak peduli warna kucingnya hitam atau putih, asal bisa menangkap tikus” layak untuk diingat. Jangan sampai kita jatuh dalam lubang yang sama dengan AS. Walaupun barangkali jika penutupan kantor pemerintahan terjadi di Indonesia, hal tersebut bisa dinamai secara lebih halus dengan menyebutnya “cuti bersama”.
Keterangn penulis:
Penulis adalah pelajar Indonesia di Delft University of Technology, Belanda,dapat dijumpai di akun twitter @rihandaulah.
Krisis ekonomi yang menimpa AS bisa dijadikan cermin bagi Indonesia. Dari parameter-parameter di atas, sejauh ini ada dua lampu kuning bagi kita. Pertama ialah kesenjangan ekonomi yang terus memburuk dan ditunjukan oleh koefisien gini yang dalam tiga tahun terakhir sudah bertenger di atas 0.4, padahal di awal tahun 2000-an masih berada di bawah 0.3. Kedua ialah defisit perdagangan di mana mulai tahun lalu jumlah impor kita melebihi ekspor.
Oleh karena itu dalam melihat role model kebijakan ekonomi, kita harus berpikiran terbuka sekaligus kritis ketika merumuskan apa yang terbaik untuk kita sendiri. Dalam konteks ini perkataan pemimpin Tiongkok Deng Xiaoping, “tak peduli warna kucingnya hitam atau putih, asal bisa menangkap tikus” layak untuk diingat. Jangan sampai kita jatuh dalam lubang yang sama dengan AS. Walaupun barangkali jika penutupan kantor pemerintahan terjadi di Indonesia, hal tersebut bisa dinamai secara lebih halus dengan menyebutnya “cuti bersama”.
Keterangn penulis:
Penulis adalah pelajar Indonesia di Delft University of Technology, Belanda,dapat dijumpai di akun twitter @rihandaulah.
tautan berita: http://news.detik.com/read/2013/10/25/061015/2395072/103/3/awas-krisis-di-as-peringatan-bagi-indonesia
Komentar